Jumat, 21 Oktober 2011 12:59 WIB | 853 Views

Salim Segaf Al Jufri (FOTO ANTARA)

Jadi perlindungan tidak lagi sifatnya hanya memberikan sumbangan tapi lebih kepada kesetaraan hak, mereka sama seperti orang normal,”

Berita Terkait

• Seratus tenaga medis bantu Asean Para Games

• Penyandang cacat akan ikut gerak jalan IRSI

• Hak penyandang disabilitas harus sepenuhnya diberikan

• Gedung DPR akan dilengkapi sarana bagi penyandang cacat

• Bayi tanpa dinding perut dirujuk ke Surabaya

Video

• UU Hak Penyandang Disabilitas Disahkan

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan keseriusan Indonesia dalam penanganan penyandang disabilitas telah dibuktikan melalui ratifikasi konvensi PBB tersebut.

“Yang sangat penting adalah pertama di dunia internasional kita memberikan laporan kepada PBB kita telah ratifikasi kemudian kampanye bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang serius dalam masalah penyandang disabilitas,” kata Mensos di Jakarta, Jumat.

Tindak lanjut setelah ratifikasi disetujui oleh DPR pertama adalah sosialisasi, kemudian pelaksanaannya. Kemudian yang juga sangat penting UU penyandang cacat nomor 4/1997 perlu direvisi.

“Jadi perlindungan tidak lagi sifatnya hanya memberikan sumbangan tapi lebih kepada kesetaraan hak, mereka sama seperti orang normal,” kata Mensos.

Indonesia baru menyetujui meratifikasi konvensi penyandang disabilitas pada 18 Oktober lalu meskipun sudah ikut menandatangani konvensi tersebut sejak 2007.

Di kawasan ASEAN, baru Laos dan Filipina yang meratifikasi, sedangkan sejumlah negara lainnya sudah menandatangani tapi belum ikut meratifikasi.
(D016)

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Jumat, 18 November 2011 19:34 WIB | 431 Views

Parni Hadi (ANTARA/Regina Safri)

Berita Terkait

• Indonesia telah ratifikasi konvensi penyandang disabillitas

• Gedung DPR akan dilengkapi sarana bagi penyandang cacat

• Kasus penculikan Aisha itu bohong

• Pengurus Pusat IRSI Terbentuk

• Praktisi Pers: Relawan Bisa Jadi Kontributor Media

Video

• UU Hak Penyandang Disabilitas Disahkan

Jakarta (ANTARA News) – Sebanyak 1.000 penyandang cacat dan 1.000 relawan sosial akan mengikuti gerak jalan yang diadakan di pusat kota Jakarta pada 4 Desember nanti untuk memperingati Hari Penyandang Cacat Sedunia.

“Rencananya sebanyak 1.000 penyandang cacat dan 1.000 relawan sosial akan melakukan gerak jalan pada 4 Desember nanti,” kata Ketua Umum Ikatan Relawan Sosial Indonesia (IRSI), Parni Hadi, kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Parni mengatakan rute gerak jalan di Jakarta dimulai dari depan gedung Radio Republik Indonesia (RRI) ke Bunderan Hotel Indonesia dan kembali lagi ke RRI.

Para penyandang cacat itu terdiri atas tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa.

Acara serupa, yang diselenggarakan atas kerja sama IRSI dan RRI dengan dukungan Dompet Dhuafa, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dan sejumlah yayasan sosial, juga akan dilaksanakan serentak di seluruh kota besar di Indonesia.

Para relawan yang akan ikut serta gerak jalan merupakan anggota IRSI.

IRSI dideklarasikan pada 10 November 2010 di Surabaya dalam rangka memperingati Hari Pahlawan.

Berdasarkan Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) di Batam, Kepulauan Riau, pada 18-20 Juli 2011, Parni Hadi, yang juga aktif di berbagai organisasi, ditunjuk secara aklamasi sebagai formatur pembentukan pengurus pusat IRSI guna menindaklanjuti deklarasi di Surabaya.

Menurut Parni, relawan sosial adalah orang yang secara sukarela dan tanpa pamrih memberikan waktu, tenaga, pikiran dan harta benda untuk membantu orang lain agar dapat hidup sejahtera.

Dikatakannya, semangat kerelawanan akan digelorakan di segala bidang kehidupan termasuk dan terutama dalam bidang pendidikan untuk membentuk karakter bangsa generasi penerus agar saling mencintai, berbagi, tolong-menolong dan bergotong royong antara sesama anak bangsa dan umat manusia melalui contoh-contoh keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

“Layanan yang telah kami berikan adalah memberikan makanan untuk berbuka puasa, kesehatan, hingga hiburan serta informasi mengenai arus mudik yang bekerja sama dengan RRI dan Dompet Dhuafa,” katanya.

(T.SDP-03/M016)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2011

Menteri Sosial Republik Indonesia Salim Segaf Al Jufri menyayangkan kebijakan satu persen kuota pekerja penyandang cacat belum terlaksana penuh di sejumlah perusahaan dan instansi.

Padahal kecacatan pada seseorang tidaklah merupakan penghalang untuk bekerja. “Kecacatan bukan halangan untuk berprestasi dan berkreasi di berbagai bidang,” kata Mensos pada Hari Internasional Penyandang Cacat di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis kemarin.

Selain itu, menurut Salim, kuota itu amanat UU yang harus dilaksanakan, termasuk aksesibilitas sarana publik seperti transportasi, komunikasi dan lainnya.

Dalam perayaan Hari Penyandang Cacat yang bertema “Pemberdayaan penyandang cacat demi terwujudnya kesejahteraan bermartabat” ini, Mensos memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memberdayakan penyandang cacat melebihi kuota satu persen.

Perusahaan tersebut yaitu PT Setia Kawan, Banyumas, PT Mataram Tunggal Garmen, Sleman, PT Sinar Mulia Harapan, Surabaya dan PT Kurnia Anggun, Mojokerto.

Sementara instansi pemerintah yang mendapat penghargaan yaitu Rehabilitasi Sumber Daya Masyarakat pada Pemerintah kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Walikota bekasi.

Selain itu juga, Menteri Sosial memberikan penghargaan kepada sejumlah penyandang cacat yang berprestasi.

Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Cacat
Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri mengatakan pemerintah melalui Departemen Sosial akan segera meratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat. Saat ini Depsos masih menyusun naskah akademis untuk ratifikasi.

“Kami minta semua pihak untuk mencermati pasal-pasal. Itu untuk memenuhi hak-hak penyandang cacat,” kata Salim kemarin. Salim menyadari kalau saat ini aksesibiltas terhadap penyandang cacat masih belum cukup. “Bidang kesejahteraan ini masih sangat terbatas, terutama pelayanan kesehatan,” ujar Menteri yang juga anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Karena itulah ratifikasi ini menurut Salim sangat penting.

Depsos, menurut Salim, saat ini sudah memberikan bantuan kepada 17 ribu penyandang cacat di 31 propinsi dan 184 kabupaten. Pemerintah juga telah mempekerjakan 85 pegawai penyandang cacat dari 1.109 karyawan penyandang cacat mempekerjakan 85 pegawai penyandang cacat dari 1.109 karyawan penyandang cacat yang terdaftar bekerja di perusahaan. Sisanya bekerja secara tersebar di 81 perusahaan.

Sementara itu Siswadi, Ketua Umum Persatuan Penyandang Cacat Indonesia, meminta ratifikasi tersebut menjadi Undang-Undang. Siswadi, mewakili penyandang cacat, juga meminta perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan penyandang cacat, pemberdayaan usaha mandiri para penyandang cacat, kesempatan bekerja bagi penyandang cacat, dan ketersediaan serta aksesibilitas bagi penyandang cacat di berbagai bidang.(jpnn)

.

http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=14391&tit=Berita%20Utama%20-%20Berdayakan%20Penyandang%20Cacat

JAKARTA–Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), Ifdhal Kasim, mengatakan saat ini di Indonesia pemenuhan hak-hak penyandang cacat masih jauh dari memadai. Namun, ia mengakui pemerintah terlihat telah melakukan arah perbaikan kondisi tersebut. “Memang ada kemajuan pada upaya mengarah perbaikan. Tapi upaya perbaikan tersebut belum sepenuhnya. Pemenuhan hak-hak penyandang cacat belum menunjukkan perubahan signifikan atau belum berhasil,” ujar Ifdhal kepada Republika, Kamis (3/12).

Selain itu, kata Ifdhal, masih banyak akses penyandang cacat belum sepenuhnya difasilitasi negara. Misalnya, fasilitas umum untuk penyandang cacat di Bandara, rumah sakit, pasar, sekolah. “Jarang sekali ada tempat-tempat khusus untuk penyandang cacat,” tandasnya.

Terlihat sekali di akses pendidikan, kesehatan, dan juga perkantoran, tambah Ifdhal, penyandang cacat belum difasilitasi. Masih ada sekolah dan kantor yang tidak memberikan kesempatan pada penyandang cacat untuk kerja atau sekolah. “Ini menunjukkan belum begitu baik pemenuhan hak-hak penyandang cacat,” katanya.

Ifdhal menuturkan, upaya pemerintah untuk penyadaran atau sosialisasi kepada masyarakat atas hak-hak penyandang cacat masih sangat lemah. Padahal hal tersebut memainkan peranan penting membangun kesadaran masyarakat.

Namun, menurut Ifdhal, memang pemerintah telah memberikan perhatian yang menunjukkan respon baik. Misalnya pada hari penyandang cacat, Presiden datang untuk memberikan perhatiannya. Tak hanya itu, Departemen Sosial (Depsos) juga telah banyak program penyandang cacat. “Dari situ akan ada kesadaran pemerintah tapi belum jadi suatu main stream pemerintah ataupun depsos,” katanya.

Ifdhal menyambut positif upaya Depsos membuat rancangan undang-undang (RUU) Ratifikasi Konvensi Perlindungan dan Peningkatan HAM Penyandang Cacat. Depsos sudah mengambil langkah-langkah dinamis. “Depsos melakukan ratifikasi konvensi dengan membuat naskah akademis. Ini adalah langkah positif karena Departemen lain tidak menyambut baik konvensi ini, karena dianggap akan menimbulkan beban negara, dilihat dari segi cost. Itu sangat high cost seperti penyediaan fasilitas,” jelasnya.

Ifdhal berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar tahun 2010 ini bisa memasukkan RUU Ratifikasi Konvensi Perlindungan dan Peningkatan HAM Penyandang Cacat dalam program legitimasi. “Saya harapkan sehingga tahun 2010 sudah dilaksanakan konvensi, katanya. she/kpo

.

http://www.republika.co.id/berita/93316/Komnas_HAM_Penyandang_Cacat_Belum_Dapat_Hak_Sepenuhnya

Pelaksanaan seminar ini merupakan rangkaian dalam memperingati Hari Internasional penyandang cacat yang jatuh pada tanggal 3 Desember 2009, sebagai wujud peran Departemen Sosial untuk mendukung pemberdayaan Penyandang Cacat, dalam perencanaan program dan pengganggaran alokasi penyandang cacat sesuai dengan haknya.

---

Selengkapnya
http://yanrehsos.depsos.go.id

.

http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1352

JAKARTA, JUMAT — Pesta demokrasi selalu menjanjikan harapan baru. Begitu pula pada pemilu tahun ini meskipun wajah petarungnya masih itu-itu saja. Umumnya, masyarakat berharap ada perubahan kesejahteraan kehidupan, dan kondisi keamanan yang membuat nyaman.

Mereka, para penyandang tunanetra juga punya harapan sama. Namun secara khusus, mereka yang mempunyai keterbatasan penglihatan ini punya harapan lain. Sederhana, tetapi hingga saat ini belum ada pemimpin yang mewujudkannya secara nyata.

“Saya ingin hak-hak tunanetra bisa dipenuhi,” kata Boy, penyandang tunanetra yang ditemui Kompas.com, di Mitra Netra, Lebak Bulus, Jakarta, pekan lalu.

Hak seperti apa yang diinginkannya? Boy mengutarakan, hak mendapatkan pekerjaan yang selama ini merasa terdiskriminasi. Padahal, menurut dia, kaum tunanetra juga memiliki kemampuan yang tak kalah dibandingkan manusia ‘normal’ lainnya.

“Kami kan hanya tidak bisa melihat. Tapi kami masih bisa berpikir. Saya ingin dibukakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk para tunanetra,” ujar pria berusia 28 tahun itu.

Boni, rekan Boy, juga mengungkapkan hal yang sama. Selama ini, Boni merasakan hambatan dalam mengakses buku-buku bacaan berhuruf braille. Buku-buku yang dialihkan ke huruf braille memang masih sangat terbatas.

“Seharusnya, pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi kami. Setiap buku yang diterbitkan juga harus langsung dibuat yang pakai huruf braille. Sehingga, kami juga bisa maju seperti yang lainnya,” kata Boni.

Dalam hak politik, ia mengaku tak terlalu ambil pusing. Memilih pemimpin bukan hal penting baginya. “Habisnya, mereka mendekati hanya saat mau pemilu. Tapi saya tetap akan menggunakan hak pilihnya,” ujar Boni.

Vice Executive Director Mitra Netra, Irwan Dwi Kustanto, mengakui, penyandang tunanetra ataupun penyandang cacat lainnya selalu luput dari perhatian dan isu kampanye petarung pemilu. Tak satu pun partai yang menurutnya berani menyuarakan hak-hak penyandang cacat.

“Kami sadar, mungkin perjuangan kami belum sehebat teman-teman perempuan yang berhasil menggolkan kuota 30 persen perempuan di parlemen. Maka, kami butuh dukungan semuanya, termasuk pemerintah,” kata Irwan.

Dalam hak politik, selain kesempatan menggunakan hak pilih secara benar-benar rahasia, para penyandang cacat juga berharap suatu saat mereka diberikan kesempatan yang sama untuk duduk di ruang-ruang politik.

“Mungkin masih terlalu jauh untuk menjangkau parlemen. Tapi, paling tidak, penuhi saja lah penyandang cacat bisa menggunakan haknya dengan betul-betul langsung, umum, bebas, dan rahasia,” tambah desainer template alat bantu pemilu bagi tunanetra ini.

Tak sulit syarat yang mereka ajukan bagi partai maupun capres yang akan berlaga. Pemerataan hak bagi tunanetra di segala bidang, itu syaratnya. Ada yang mampu? Kalau mampu, silakan lakukan!

“Kami tidak ingin janji-janji lagi. Kami hanya butuh bukti,” kata Boy.

Hari internasional penyandang cacat diperingati pada 3 Desember setiap tahunnya. Untuk tahun 2008 ini tema hari internasional untuk penyandang cacat adalah pemenuhan hak dan martabat serta keadilan bagi penyandang cacat melalui ratifikasi konvensi Internasional hak-hak penyandang cacat.

Dalam kesempatan peringatan di Istana Negara diberikan penghargaan pada empat perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno.

Keempat perusahaan tersebut PT Welling Jaya Sejati di Gresik Jawa Timur, PT Tri Mitra Baterai Prakarsa di Cilincing Jakarta Utara, PT Denso Indonesia Corporation di Sunter Jakarta Utara dan PT Indah Kiat Pulp and Paper di Siak Riau.

Sementara itu, penghargaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dari Menteri Sosial RI Bachtiar Chamsah diberikan kepada Ismet Mahir, penyandang cacat asal Jakarta, Slamet Ananto Putro dari Solo, Provinsi Jambi, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional cabang Makassar dan Yayasan Pendidikan dan Latihan anak berkelainan di Bandung.

Dalam sambutannya Ketua Umum Organisasi Penyandang Cacat Siswadi, meminta sejumlah departemen untuk memberikan akses dan peningkatan kapabilitas serta daya saing penyandang cacat.

“Kepada departemen pendidikan nasional kami minta untuk dapat meningkatan mutu pendidikan pada para penyandang cacat, untuk departemen pekerjaan umum agar dapat membangun sarana pendukung bagi penyandang cacat di sarana umum, dan departemen agama memberikan akses bagi penyandang cacat di tempat ibadah,” katanya.

Permintaan bagi peningkatan aksesbilitas dan keterampilan serta daya saing penyandang cacat juga disampaikan bagi departemen dalam negeri, kementerian koperasi dan UKM serta kementerian pendayagunaan aparatur negara.

Sementara itu, Menteri Sosial Bachtiar Chamsah menyatakan selama satu tahun terakhir sudah dilakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan penyandang cacat.

“Langkah itu antara lain peningkatan penerima jaminan sosial penyandang cacat dari 10.000 menjadi 17.000. Juga dibangun pusat pelatihan di Yogyakarta dan sejumlah langkah lainnya,” katanya.

Dalam acara tersebut Presiden didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menteri Sosial Bachtiar Chamsah, Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendagri Mardiyanto, Mensesneg Hatta Radjasa dan sejumlah menteri lainnya.

Dalam kesempatan itu Presiden juga akan berdialog dengan dua perwakilan penyandang cacat yaitu DR Didik Tarsidi SPd (tuna netra) dan Ir H Aprizar Zakaria (tuna rungu wicara). (mo/hr)

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat
345 9444